Berita Terkini

Pelaihari (5/2/2026) Bertempat di KPU Kabupaten Tanah Laut, Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Fendi Haryadi beserta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Internalisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan secara daring.     Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nida Guslaili Rahmadina. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penguatan koordinasi, penyamaan persepsi, serta sinkronisasi pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Melalui forum ini diharapkan tercipta keselarasan kebijakan serta peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan kepemiluan secara efektif dan akuntabel.

Pelaihari (2/2/2026), Bertempat di KPU Kabupaten Tanah Laut. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka membahas Surat KPU Republik Indonesia Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 terkait Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026.   Rapat pleno ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman, memastikan ketepatan data pemilih, serta memperkuat koordinasi internal dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, akurat, dan akuntabel.

Pelaihari (30/01/2026) Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut Divisi Hukum dan Pengawasan, Nazaruddin Ikhwan beserta Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KPU Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KPU Tahun 2026, yang diikuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia secara daring.   Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, pengendalian intern, dan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi.

Pelaihari (29/01/2026) Bertempat di Balairung Tuntung Pandang, Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut Rudy Pratikno menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027.   FKP dihadiri oleh Kepala daerah dan Wakil kepala daerah, DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah , unsur perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat dan agama, organisasi kemasyarakatan serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya.   Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan proses penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027 dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

KPU meraih Indeks Pelayanan Publik Predikat A dengan Nilai Indeks 4.66 Berdasarkan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026. Unit Lokus Evaluasi yang mewakili KPU dalam PEKPPP Tahun 2025 adalah KPU Provinsi NTB dengan Layanan PPID. KPU telah meraih Indeks Pelayanan Publik Kategori A ini selama tiga tahun berturut-turut (2023, 2024, 2025).

Pelaihari (27/01/2024) Bertempat di Aula KPU Kabupaten Tanah Laut, KPU Kabupaten Tanah Laut mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring.   Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penetapan Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 serta dalam rangka penyelarasan perencanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Melalui forum ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman serta sinergi dalam penyusunan dokumen kinerja yang terukur, sistematis, dan selaras dengan arah kebijakan strategis KPU.